Republik Lawak

Ternyata memang benar apa kata para pendiri Republik bahwa pejabat Negara di Republik ini harus memenuhi kreteria setidaknya harus memiliki bobot seorang, Negarawan baik yang duduk di bangku aksekutif, Legeslatif maupun Yudikatif dan bila para Masyarakat meminta semua ini dan jika tidak dipenuhi, ya hasilnya akan seperti sekarang ini dan kisah-kisah yang me-nonjol seolah kita hidup dalam sebuah Republik lawak.
Alhasil produk kebijakan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya terkesan Reaktif pragmatika dan semangat inprovisasi yang tinggi, hanya bedanya dalam panggung pertunjukan lawak yang ditampilkan mengundang hadirnya tawa yang menyagarkan bagi setiap penontonnya, sementara lawak di dalam pengelolaan negara justru mengundang kejengkelan dan sakit hati.
Tayangan positif pemerintahan SBY dalam gebrakan pemberantasan Korupsi dan Nepo-tisme benar telah memberikan swasana yang sedikit menyegarkan, namun sayangnya masih ter-lalu banyak peritiwa lawak yang ditampilkan secara berjamaah oleh ke tiga institusi di Negara yang kita cintai ini . Hal inilah yang membuat bangsa ini seolah kehilangan pijakan arah.
Contoh sederhana bisa kita sama-sama melihat dan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri saat sekarang ini para rakyat tergencet himpitan ekonomi sedangkan para wakil DPR berpikir kiri kanan untuk study tour naik gaji dan lain lainnya tanpa mau tau Rakyat masih se-bagian besar berpikir bagaimana untuk makan besok. Para politisi di tanah air malah bernapsu mempertanyakan bagaimana nasip partai kami yang pemilu legeslatif tinggal menghitung hari dan apakah ini yang dinamakan MERDEKA…..?
Pada jajaran Eksekutifpun pemerintah yang konon memahami watak serta nasip rakyat dan bisa memegang amanat UUD 45 dengan hitungan yang sangat-sangat pragmatik (oriented) tarnyata lebih mengutamakan rasa hormat dan pengabdian kepada kepentingan sepihak dengan melepas rasa prihatin kepada rakyat yang mereka wakilkan. Belum lagi cara mensiasati dilema pendapatan Negara di sektor Energi yang berahir dengan naiknya harga BBM dan menurunkan dengan sepasi yang sangat membingungkan para Rakyat jelata. Peristiwa seperti ini sudah jelas jelas mengesankan sebagai peristiwa lawak yang tidak pantas untuk di tonton karna sudah jelas tidak akan mengundang tawa bagi setiap insan yang menyaksikan, karena pemerintah tidak melihat bahwa rakyat sudah sangat-sangat lelah dengan terhimpit oleh beban ekonomi yang begitu berat untuk dipikul. Sementara gerakan pemberantasan korupsi dan peningkatan efi-siensi berikut kretifitas dan inovasi di bidang ekonomi yang komperehensive belum terlihat se-cara nyata, pada sisi lain, jutaan pengangguran dan calon pengangguran berduyun duyun antri mencari kerja lelucon dahsyat seperti ini sering terjadi di panggung yudikatif di negeri ini.
Rujukan sedarhana pencuri ayam digebuki babak belur dan pembawa rekapan togel juga disikat dengan waktu yang extra cepat sementara para pelaku kejahatan ekonomi kelas kakap yang sangat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat malah banyak yang masih ber-keliaran dengan leluasa bahkan ada yang belum tersentuh oleh hukum hingga dan menjadi warga negara yang terhormat, hal inilah disadari atau tidak kedudukan mereka akan menjadi cukong-cukong di berbagai kegiatan, perebutan dan pemantapan institusi kekuasaan.
Lewat kenyataan pahit inilah cara atau tehnis berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik memang harus dicontohkan terlebih dahulu oleh para pejabat negara, tinggal per-tanyaannya.? Bagaimana denagan para menteri, anggota DPR dan para penegak hukum yang dimiliki negara kita.
Secara jujur, yang kita miliki hanyalah segerombolan teknorat dan politisi kelas teri yang kurang cukup alasan untuk dikatakan memiliki bobot kenegaraan karna salah satu ciri warga negara yang baik adalah kesanggupan membaca dan menterjemahkan dalam kata yang tersurat dan tersirat di bibir para rakyat serta memahami tiap-tiap alinia dalam Undang Undang Dasar 1945 dan yang tidak kalah penting adalah memahami dan menjiwai bahwa Pancasila adalah pandangan hidup berbangsa dalam merangka bekerja mewujudkan sosialisasisme di Indonesia sebagai amanat cita-cita kemerdekaan. Bila rujukan ini di pegang teguh niscaya Republik Indonesia tidak akan tergelincir dalam negara lelucon. Kesimpulannya: Negara ini harus bebas dari ketidakadilan dan harus merdeka melawan tiap-tiap kezaliman yang dilakukan oleh oknum yang memamfaatkan jabatan dan melakukan kesempatan dakam kesempitan.
(*.*)

*Oleh : Lalu Bukran Umar